Syafiuddin menjelaskan, program ini lahir dari kesepakatan antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR.
Ia berharap masyarakat Madura, khususnya di Bangkalan, dapat meningkatkan keterampilan sehingga mampu bersaing dan terlibat langsung dalam proyek strategis pemerintah pusat.
“Kami ingin masyarakat di konstituen saya, khususnya Bangkalan dan Madura secara umum, memiliki tenaga kerja terampil. Jadi, ketika ada pembangunan infrastruktur strategis pemerintah pusat di Madura, SDM lokal sudah siap. Tidak perlu lagi harus mendatangkan tenaga kerja dari luar,” ujar Syafiuddin.
Meski pelaksanaan kegiatan terbatas anggaran dan tanpa penyewaan gedung, ia menegaskan hal itu tidak mengurangi semangat dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.
“Yang penting bagaimana masyarakat Madura, khususnya Bangkalan, SDM-nya bisa lebih naik ketimbang sekarang,” tegasnya.
Syafiuddin menambahkan, kegiatan seperti ini akan terus diperjuangkan agar diperbanyak di masa mendatang, sehingga tenaga kerja asli Madura dapat berdaya dan ikut serta dalam pembangunan di daerahnya sendiri.
