Bangkalan – Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan, Abd Holik, melayangkan ultimatum kepada Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, terkait wacana pembentukan kembali otorita atau badan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Madura.
Menurutnya, gagasan tersebut tidak boleh hanya sekadar dilontarkan tanpa kajian mendalam dan keterlibatan masyarakat Madura.
Ia menegaskan, pengalaman sebelumnya melalui keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) harus menjadi bahan evaluasi serius karena dinilai gagal memberi dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.
“Wacana ini harus disertai analisis objektif, evaluasi menyeluruh, serta pelibatan langsung masyarakat setempat. Jangan sampai mengulang kegagalan masa lalu,” tegas Abd Holik.
Lebih lanjut, Abd Holik menyayangkan sikap Willy Aditya yang disebutnya jarang turun langsung ke Madura, meskipun ia merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI yang mencakup wilayah tersebut.
Hal ini, menurutnya, menimbulkan keraguan atas pemahaman Willy terhadap kondisi riil masyarakat Madura.
“Masyarakat Madura tidak butuh janji-janji baru tanpa komitmen nyata. Apalagi, beliau selama ini tidak pernah hadir di tengah masyarakat. Jangan sampai terkesan seperti anggota DPR siluman,” ujarnya.
Maka dari itu, PMII Bangkalan mendesak agar Ketua Komisi XIII DPR RI melakukan kajian menyeluruh serta melibatkan pemangku kepentingan lokal sebelum menggulirkan kembali wacana pembentukan otorita KEK di Madura.
Selian itu Ia juga mengatakan, jika Pemerintah pusat dan legislatif harus serius membangun Madura melalui program yang berdampak langsung, terukur, dan partisipatif.
“Wakil rakyat dari Dapil XI rutin turun ke lapangan, bukan hanya hadir saat masa kampanye,” imbuhnya.
