Bangkalan – Ketimpangan ekonomi, monopoli usaha, hingga perlindungan tenaga kerja menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam kegiatan bedah buku bertema Sosialisme Islam yang digelar DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bangkalan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kafe Kelud tersebut mengulas pemikiran dalam dua buku, yakni Islam dan Sosialisme karya H.O.S. Tjokroaminoto serta Sosialisme Islam karya Ali Syari’ati.
Bedah buku ini menghadirkan sejumlah tokoh agama, akademisi, dan aktivis untuk mendalami pemikiran sosialisme Islam sekaligus mengaitkannya dengan persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.
Salah satu pembahasan penting dalam kegiatan tersebut adalah bagaimana mewujudkan ekonomi berkeadilan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Madura.
Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, H. Syafiuddin, menyampaikan bahwa pemikiran sosialisme Islam memiliki relevansi dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini.
Terutama dalam mendorong terciptanya keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Kesempatan berusaha harus terbuka secara adil, praktik monopoli perlu menjadi perhatian, dan hak-hak tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan.
Terlebih, Madura memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga diperlukan pemikiran dan langkah nyata agar kekayaan serta hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.
Kegiatan bedah buku tersebut menghadirkan tiga pemateri, yakni Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Prof. Safi', Dosen STAI Al-Hamidiyah Muniri, serta Ketua LPTNU Ibrohim Muchlis dan Wakil Bupati Bangkalan sebagai Keynote Speaker.
Melalui kegiatan ini, DPC PKB Bangkalan berupaya menghadirkan ruang intelektual untuk mengkaji pemikiran tokoh-tokoh Islam sekaligus membangun kesadaran tentang pentingnya keadilan sosial dan ekonomi.
Bedah buku tersebut diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan peserta, tetapi juga melahirkan gagasan yang dapat menjadi pijakan dalam mendorong sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, khususnya di Madura.
