Katamadura.com – Organisasi masyarakat Pemuda Merah Putih akan menggelar aksi unjuk rasa selama dua hari berturut-turut, yakni pada 18 dan 19 Juni 2025, untuk mendesak diusut tuntas dugaan penyimpangan dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang terjadi di sejumlah wilayah di Madura.
Dalam pernyataan resminya, Pemuda Merah Putih menyebut program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru menyisakan persoalan serius.
Mereka menilai program ini telah disalahgunakan oleh sejumlah oknum untuk kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga jauh dari tujuan utamanya sebagai penguat ketahanan pangan.
“Program ini diduga kuat menjadi ajang bancakan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari aspirator, kepala desa, hingga pelaksana lapangan. Bahkan, kami mengantongi data adanya komitmen fee hingga 30 persen yang diduga diminta oleh oknum anggota DPR RI berinisial SA,” ungkap Koordinator Lapangan Pemuda Merah Putih, A. Soleh.
Rangkaian aksi ini bertujuan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menyelidiki secara serius praktik penyimpangan tersebut. Soleh menyebut bahwa potongan dana yang terjadi dalam praktik di lapangan membuat kualitas proyek irigasi menjadi sangat rendah.
“Banyak pekerjaan yang baru berjalan enam bulan sudah mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa titik, proyek diduga tidak dikerjakan sama sekali,” imbuhnya.
Pemuda Merah Putih juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang menjadi salah satu leading sector program ini.
“Seharusnya BBWS Brantas menjalankan fungsi kontrol secara ketat. Namun faktanya, kami menilai mereka sangat permisif terhadap pelanggaran yang terjadi,” tegas Soleh.
Atas dasar itu, mereka menuntut BBWS Brantas dimintai pertanggungjawaban serta mendesak Kementerian PUPR dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi dan penyelidikan menyeluruh atas pelaksanaan P3-TGAI di Madura.
Aksi unjuk rasa akan digelar secara damai dengan membawa bukti-bukti pendukung serta tuntutan yang jelas kepada pihak-pihak terkait.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat kerugian negara dan penderitaan petani akibat kebijakan yang dijalankan tanpa pengawasan serius. Sudah saatnya korupsi di sektor irigasi dibongkar hingga ke akarnya,” pungkas Soleh.
