Selain itu, BAZNAS menyoroti minimnya biaya operasional di Bangkalan yang hanya sebesar Rp 50 juta pada tahun 2025. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di Madura, seperti Sumenep Rp 500 juta, Sampang Rp 400 juta, dan Pamekasan Rp 300 juta.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD H. Fathurrahman mengaku prihatin atas turunnya alokasi anggaran BAZNAS Bangkalan dari tahun ke tahun.
Menurutnya, pada masa Bupati R. Amin Imron, BAZNAS pernah mendapatkan Rp 300 juta, kemudian turun menjadi Rp 150 juta, dan kini hanya tersisa Rp 50 juta.
“Seharusnya anggaran operasional Baznas itu ditingkatkan, bukan malah menurun. Sama halnya dengan gaji yang idealnya naik setiap tahun. Bagaimana lembaga bisa bekerja optimal kalau dukungan anggarannya terus dipangkas,” tegas Fathurrahman.
Ia menegaskan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi BAZNAS dan mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan kembali dukungan anggaran secara bertahap. Pasalnya, BAZNAS memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat yang selaras dengan program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BAZNAS demi kesejahteraan masyarakat Bangkalan.
