Bangkalan – Sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib petani di Kabupaten Bangkalan, Bupati Lukman Hakim memberikan perhatian khusus pada isu perbedaan harga pupuk bersubsidi yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi adalah harga resmi yang ditetapkan pemerintah pusat, dan harus diterima petani tanpa perubahan.
“Kalau HET pasti sudah, itu ketetapan negara. Tidak bisa diubah,” tegasnya.
Bupati menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak petani dalam mengakses pupuk bersubsidi.
Menurutnya, persoalan yang muncul di lapangan bukan pada HET, melainkan pada biaya tambahan yang timbul ketika petani harus mengambil pupuk dari kios yang jaraknya jauh.
Biaya tersebut bukan bagian dari HET, melainkan hasil kesepakatan antara petani dan kelompok tani. Bupati menilai hal ini harus dibenahi agar tidak membebani petani.
Sebagai bagian dari kepedulian terhadap kesejahteraan petani sekaligus dukungan terhadap suksesi Program Strategis Nasional di bidang tata kelola pupuk subsidi, Bupati Lukman Hakim mendorong penuh inovasi pendataan petani dan pemetaan lahan berbasis digital.
Melalui inovasi ini, distribusi pupuk menjadi lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
“Dengan inovasi ini, petak dan kebutuhan pupuk petani sudah by name by address. Luas lahan berapa, kebutuhan berapa, siapa penerimanya semua jelas. Tidak ada lagi oknum mempermainkan pupuk subsidi,” ujar Bupati.
Inovasi digital ini selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam reformasi tata kelola pupuk subsidi. Bupati menekankan bahwa modernisasi data bukan hanya langkah administratif, tetapi upaya nyata dalam memastikan petani Bangkalan mendapatkan haknya secara penuh, tanpa kebocoran dan tanpa potensi penyimpangan.
