Bangkalan – DPRD Kabupaten Bangkalan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna yang digelar di ruang utama gedung dewan, Rabu (26/11/2025).
Sidang berlangsung dengan formasi pimpinan lengkap, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bangkalan H. Fatkhurrahman, serta dihadiri jajaran pimpinan dewan, Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far, Forkopimda, kepala OPD, dan anggota legislatif.
Penetapan raperda ini menjadi penanda finalisasi proses pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif. Dalam forum tersebut, H. Fatkhurrahman menekankan bahwa APBD 2026 harus menjadi titik balik peningkatan kualitas layanan publik di Bangkalan.
Ia menegaskan, fokus anggaran tidak boleh sekadar tersusun di atas kertas, melainkan harus turun langsung menjawab kebutuhan warga.
“APBD bukan hanya produk administratif, melainkan cermin keberpihakan kita kepada masyarakat. Setiap kebijakan anggaran harus mampu memperbaiki layanan dasar yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan desa menjadi prioritas penguatan pada 2026.
Menurutnya, porsi anggaran pada sektor-sektor tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan program tidak melenceng dari tujuan awal.
Fatkhurrahman juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh target pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Pengawasan akan kami lakukan secara berkala. Yang kita ingin lihat bukan hanya serapan anggaran, tetapi hasil nyata di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi langkah DPRD yang telah bekerja intens membahas raperda tersebut. Ia menyebut penetapan APBD 2026 sebagai momentum konsolidasi pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dalam mengeksekusi program prioritas.“Penetapan APBD 2026 ini menjadi awal bagi kita untuk mempercepat kerja-kerja pembangunan. Pemerintah daerah siap memastikan setiap program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Fauzan.Fauzan juga menegaskan bahwa eksekutif akan membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan DPRD untuk menjaga transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong kualitas belanja daerah yang lebih optimal. Ia berharap seluruh OPD dapat meningkatkan disiplin perencanaan dan pelaksanaan agar target pembangunan 2026 tercapai secara maksimal.
