JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, untuk melakukan pengecekan dan audit menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
Penugasan tersebut muncul setelah insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa. Tragedi itu menjadi pengingat pentingnya keselamatan dan kelayakan fasilitas pendidikan di lingkungan pesantren.
“Penugasan Gus Muhaimin untuk memimpin audit infrastruktur pesantren adalah langkah yang tepat dan strategis. Kami di Komisi V siap mendukung penuh,” ujar Syafiuddin di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurut legislator asal Madura ini, selama ini banyak pesantren berdiri berkat swadaya masyarakat tanpa dukungan infrastruktur memadai. Karena itu, negara harus turun tangan memastikan seluruh pesantren memiliki fasilitas yang aman dan layak huni.
“Pesantren tidak boleh lagi diperlakukan sebagai lembaga pendidikan kelas dua. Sudah saatnya negara hadir secara nyata untuk menjamin keselamatan santri dan keberlangsungan proses belajar mengajar,” tegasnya.
Syafiuddin menilai audit yang akan dilakukan Gus Muhaimin bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah dalam menyusun program nasional peningkatan infrastruktur pesantren, mulai dari pembangunan ruang belajar, asrama, sanitasi, hingga sistem keselamatan bangunan.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan dan anggaran, agar hasil audit ini dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata,” tambahnya.
Sebelumnya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk membahas langkah-langkah lanjutan terkait arahan Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat pentingnya pembaruan data dan peningkatan kualitas infrastruktur pesantren.
Gus Muhaimin juga menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian dalam memperkuat lembaga pendidikan berbasis pesantren agar memenuhi standar keamanan dan kelayakan. “Pesantren adalah benteng moral bangsa. Pemerintah harus memastikan para santri belajar di tempat yang aman dan layak,” ujarnya.
Dengan langkah ini, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pesantren yang tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga memiliki fasilitas modern dan manusiawi yang mendukung lahirnya generasi unggul berkarakter.
