Ac Lembaga riset Academic and Social Studies (ACCESS) hari ini (25/06/2025) merilis hasil survei bertajuk Evaluasi 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati se-Madura, yang menyoroti persepsi pemuda usia 17–30 tahun terhadap kinerja awal para kepala daerah di empat kabupaten di Madura: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Survei yang melibatkan 453 responden ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat muda Madura menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru, banyak sektor strategis masih dinilai belum memuaskan. Aspek yang menjadi perhatian utama adalah yaitu pelayanan publik, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Kabupaten Bangkalan: 8 Isu Bermasalah
Bangkalan mencatat performa terburuk dengan 8 isu yang mendapat evaluasi kurang positif:
- Keamanan: 40,6% menilai buruk
- Penegakan Hukum: 33,0% menilai buruk hingga sedang
- Pelaksanaan Demokrasi: 35,8% kurang puas
- Kinerja Bupati dan Wakil Bupati: 41,5% kurang puas
- Infrastruktur Pertanian: 36,8% kurang mendukung
- Fasilitas Sekolah: 36,8% kurang memadai
- Akses Pendidikan: 46,2% kurang mendukung
- Tenaga Medis: 44,3% kurang memadai
Kondisi keamanan di Bangkalan menjadi perhatian serius dimana empat dari sepuluh warga (40,6%) menilai situasi keamanan dalam kondisi buruk. Hal ini sejalan dengan penilaian terhadap penegakan hukum dimana sepertiga warga (33,0%) menganggap kondisi hukum masih buruk hingga sedang. Dalam aspek demokrasi, lebih dari sepertiga responden (35,8%) menyatakan kurang puas terhadap pelaksanaan demokrasi di daerah mereka.
Penilaian terhadap kinerja kepemimpinan menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan, dimana 41,5% warga Bangkalan menyatakan kurang puas terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam 100 hari pertama. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal juga mendapat sorotan, dengan 36,8% responden menilai infrastruktur pertanian kurang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Bidang pendidikan menjadi isu paling kritis di Bangkalan, dimana hampir setengah responden (46,2%) menilai akses pendidikan kurang mendukung, disertai dengan 36,8% yang menganggap fasilitas sekolah kurang memadai. Sementara itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama dengan 44,3% warga menilai tenaga medis yang tersedia kurang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat.
Sumenep: Masalah Politik dan Kepemimpinan Menonjol
Sumenep juga menghadapi 8 isu kritik dengan fokus pada aspek politik dan kepemimpinan:
- Kondisi Politik: 42,6% menilai buruk
- Pelaksanaan Demokrasi: 36,9% kurang puas
- Kinerja Bupati dan Wakil Bupati: 34,4% kurang puas
- Kepemimpinan: 41,8% kurang yakin
- Infrastruktur Pertanian: 47,5% kurang mendukung
- Fasilitas Sekolah: 45,1% kurang memadai
- Akses Pendidikan: 47,5% kurang mendukung
- Tenaga Medis: 43,4% kurang memadai
Sumenep menghadapi krisis kepercayaan politik yang serius, dimana 42,6% warga menilai kondisi politik dalam keadaan buruk, menjadikannya isu paling kritis di kabupaten ini. Permasalahan ini diperkuat dengan 41,8% responden yang menyatakan kurang yakin terhadap kepemimpinan daerah, mencerminkan hilangnya kepercayaan publik terhadap elite politik lokal. Aspek demokrasi juga mendapat sorotan dengan 36,9% warga menyatakan kurang puas terhadap pelaksanaan demokrasi.
Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dalam 100 hari pertama dinilai kurang memuaskan oleh 34,4% responden, angka yang relatif lebih baik dibanding Bangkalan namun tetap mengindikasikan adanya tantangan dalam kepemimpinan daerah. Sektor pertanian menjadi perhatian utama dengan hampir setengah responden (47,5%) menilai infrastruktur pertanian kurang mendukung, angka tertinggi di antara keempat kabupaten.
Bidang pendidikan di Sumenep juga menghadapi tantangan besar, dimana 47,5% responden menilai akses pendidikan kurang mendukung, sejajar dengan permasalahan infrastruktur pertanian. Fasilitas sekolah juga dinilai kurang memadai oleh 45,1% warga. Sementara itu, sektor kesehatan tidak luput dari kritik dengan 43,4% responden menganggap tenaga medis yang tersedia kurang memadai.
